Senin, 27 Oktober 2014

Ratusan Ton Ikan Mati di Sekitar Perairan Waduk Riam Kanan Aranio, Kab. Banjar, Kalsel

Selain kabut asap, ada permasalahan tahunan yang dihadapi warga Kalimantan Selatan khususnya para pembudidaya ikan di Kecamatan Aranio dan Karang Intan, Kabupaten Banjar, disaat musim kemarau panjang seperti sekarang ini.
Ratusan ton ikan mati di karamba jaring apung (KJA)kawasan perairan waduk Riam Kanan Kabupaten Banjar. Kawasan KJA yang memanjang kurang lebih 40 km, yang didominasi ikan nila, mas, dan baung, di sepanjang perairan waduk Riam Kanan, selama tiga hari terakhir mengalami penurunan permukaan air yang sangat drastis, sehingga kadar amoniak di dasar perairan naik, kemudian mengalami kekurangan oksigen. Hal ini diperkirakan yang menyebabkan ratusan ton ikan mengapung di permukaan dan akhirnya mati seketika.
Menurut salah satu pembudidaya ikan di Aranio, fenomena seperti ini memang sering terjadi setiap musim kemarau datang, akan tetapi dari 8 tahun terakhir, ini merupakan yang terparah yang dialaminya, hampir semua ikan yang dipelihara dari ukuran benih sampai ukuran konsumsi mati semua.
Hal ini dibenarkan oleh penyuluh perikanan yang mewilayahi Kecamatan Aranio. Dalam waktu 2 hari saja,puncaknya pada hari Jumat (24/10/2014)kemarin, ikan yang mati sampai 100 ton, itu ikan yang sudah siap dikonsumsi, apabila dikalkulasi dengan harga ikan di karamba Rp 23.000/kg, kerugian para pembudidaya ikan dalam waktu 2 hari saja mencapai 2,3 M.

Para pembudidaya berharap, pemerintah setempat dan pihak-pihak yang terkait baik dari Kabupaten maupun Provinsi dapat segera mengambil langkah/solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Sehingga kematian ikan tidak berlanjut sampai bagian hilir sungai, karena tidak menutup kemungkinan ini dapat menular melalui air yang mengalir. Dan semoga kejadian ini tidak terulang kembali di musim kemarau mendatang.

Rabu, 22 Oktober 2014

Apresiasi Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi Tim Penilai DUPAK Se-Kalimantan Selatan




Banjarbaru, 22 Oktober 2014, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Pertemuan Apresiasi  Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi Tim Penilai DUPAK Se-Kalimantan Selatan. Bertempat di Hotel Rahayu, Jalan A. Yani No. 34 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berlangsung dari tanggal 22 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2014. Peserta dalam Pertemuan Apresiasi  Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi Tim Penilai DUPAK Se-Kalimantan Selatan berjumlah 70 orang, terdiri dari Tim Penilai tingkat kab/kota se-Kalsel, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kab/kota  se-Kalsel, dan bagian/bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kab/kota, serta perwakilan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertemuan Apresiasi  Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi Tim Penilai DUPAK Se-Kalimantan Selatan, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bakorluh Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. H. Nor Efrani. Dalam sambutannya, Sekretaris Bakorluh Kalsel menyampaikan bahwa yang melatarbelakangi diselenggarakannya Pertemuan Apresiasi  Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi Tim Penilai DUPAK Se-Kalimantan Selatan adalah masih beragamnya proses penilaian Angka Kredit  bagi penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan di kab/kota yang ada di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, Pertemuan Apresiasi  Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi Tim Penilai DUPAK Se-Kalimantan Selatan bertujuan untuk menyamakan persepsi penilaian Angka Kredit bagi penyuluh, sehingga tidak ada hambatan atau permasalahan bagi para penyuluh untuk naik pangkat.

Narasumber dalam Pertemuan Apresiasi  Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi Tim Penilai DUPAK Se-Kalimantan Selatan yakni dari Badan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, dengan materi Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian; Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan materi Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan; Badan Pengembangan SDM Kehutanan Kementerian Kehutanan, dengan materi Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penyuluh Kehutanan; dan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin, dengan materi Kenaikan Pangkat Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Selasa, 21 Oktober 2014

Pembekalan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Dalam Rangka Pembinaan Penyuluh Swadaya


Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi kegiatan Pembekalan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Dalam Rangka Pembinaan Penyuluh Swadaya. Bertempat di Hotel Qarina,  Jalan Panglima Batur Barat No. 49 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2014.
Peserta kegiatan Pembekalan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Dalam Rangka Pembinaan Penyuluh Swadaya berjumlah 45 orang, terdiri dari KJF Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang ada di Provinsi; dan KJF Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang ada di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
Pembekalan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Dalam Rangka Pembinaan Penyuluh Swadaya dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bakorluh Kalsel, Ir. H. Nor Efrani.
Narasumber dalam kegiatan Pembekalan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Dalam Rangka Pembinaan Penyuluh Swadaya dari Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan (Kebijakan Penyuluhan Pertanian), Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan KKP (Kebijakan Penyuluhan Perikanan), Sekretaris Bakorluh Kalsel (Kebijakan Pembinaan Penyuluh Swadaya), Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian).
Dalam sambutan sekaligus pemberian materi dari Sekretaris Bakorluh Kalsel, disampaikan bahwa sebelum KJF yang ada di Kabupaten/Kota membina para penyuluh swadaya yang ada di wilayah kerjanya, terlebih dahulu KJF memahami tugas dan fungsi KJF itu sendiri. Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Bakorluh Kalsel memberikan tugas secara langsung kepada para peserta untuk membuat draft tugas dan fungsi KJF Kabupaten/Kota (diskusi kelompok).

Dari hasil diskusi kelompok peserta Pembekalan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Dalam Rangka Pembinaan Penyuluh Swadaya, diperoleh 16 butir kesepakatan tentang tugas dan fungsi KJF Kabupaten/Kota. Hasil akhir diskusi kelompok pembekalan bagi KJF tentang tugas dan fungsi KJF Kabupaten/Kota dapat diunduh disini.

Senin, 20 Oktober 2014

RAKOR BAKORLUH KALSEL DAN BIMTEK SIMLUHKP PROVINSI KALIMATAN SELATAN

Rakor Bakorluh Kalsel dan Bimtek SIMLUH KP
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operasional  bagi para petugas SIMLUH KP tingkat Kabupaten/Kota tentang Pemutahiran Database dan Validasi SIMLUH KP, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bakorluh dan Bimtek SIMLUH KP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 20 Oktober 2014 bertempat di Aula Sekretariat Bakorluh Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat Koordinasi Bakorluh dan Bimtek SIMLUH KP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri Sekretaris Bakorluh Kalsel, Wakil Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi Kalsel, Kepala atau yang mewakili Bapelluh/BP4K Kab/Kota se-Kalsel, petugas entri SIMLUH KP Provinsi dan Kab/Kota se-Kalsel, penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS  Provinsi Kalsel, UPT BBAT Mandiangin yang keseluruhannya berjumlah 40 orang.
Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP, Sekretaris Bakorluh Kalsel dan Wakil Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi Kalsel. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut diantaranya :
1.       Pengembangan Sistem Penyuluhan berbasis Kawasan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
2.       Penyampaian Hasil Focus Group Discussion (FGD) Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional di Bandung,
3.       Pemanfaatan, Pendampingan dan Permasalahan Aplikasi SIMLUH KP Dalam Menunjang Kebijakan Kelautan  dan  Perikanan  Di Daerah dan Kebijakan Penyuluhan Perikanan Tahun 2014,
4.       Penyempurnaan Database SIMLUH KP dan Entri Data.

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pengembangan penyuluhan kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan melalui pemanfaatan data SIMLUH KP. Tentunya dengan data yang objektif, valid, akurat, dan up to date (tepat waktu).

Senin, 13 Oktober 2014

Pencanangan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di Kab. Kotabaru Kalsel

***Oleh : Andri Wahyudi***
Penandatanganan Prasasti Pada Pencanangan Program PKN
di Kab. Kotabaru Kalsel
Pencanangan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) bertempat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Saijaan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada tanggal 13 Oktober 2014.
Acara Pencanangan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) ini dihadiri oleh :
-    Menteri Kelautan dan Perikanan, yang diwakili oleh Sekjen KKP (Prof. Syarief Widjaya)
-        Menteri Riset dan Teknologi, yang diwakili oleh Deputi Relevansi dan Produktivitas Iptek (Dr. Agus Puji Prasetyono, M.Eng)
-       Menteri Koperasi, yang diwakili oleh Deputi Produksi
-     Gubernur Kalimatan Selatan, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel (Muhammad Arsyadi, ME)
-      Kepala SKPD se-Provinsi Kalimantan Selatan
-   Bupati Kotabaru (H. Irhamni Ridjani, S.Sos, M.Si) dan jajaran pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru
-      Dewan Kelautan Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (Ir. Dedy H. Sutisna, MS)
-      Forum Komunikasi Kabupaten Kotabaru
-      Nelayan se-Kabupaten Kotabaru dan tamu undangan.
Acara Pencanangan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di PPI Saijaan Kab. Kotabaru dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yang diwakili oleh Sekjen KKP (Prof. Syarief Widjaya), yang ditandai dengan pemukulan gong.
Setelah meresmikan kegiatan Pencanangan Program PKN, Sekjen KKP sempat melihat Master Plan pembangunan PPI Saijaan, dilanjutkan dengan pelepasan parade kapal/perahu nelayan yang diikuti kurang lebih 200 nelayan yang ada di Kabupaten Kotabaru.
Dalam sambutannya, Bupati Kotabaru menyampaikan bahwa potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Kotabaru sangat berlimpah, dari hasil laut maupun potensi wisatanya. Akan tetapi, sampai saat ini belum dikelola secara optimal. Sebagian besar nelayan yang ada di Kabupaten Kotabaru masih menggunakan sistem tradisional dalam melakukan kegiatan penangkapan. Oleh karena itu, Bupati berharap dengan adanya kegiatan Pencanangan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) dan Peringatan Hari Nusantara 2014 di Kabupaten Kotabaru, semoga pembangunan kelautan dan perikanan baik dari prasarana dan sarana maupun SDM nya dapat ditingkatkan, sehingga potensi kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Kotabaru dapat dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini diwakili oleh Sekjen KKP, Prof. Syarief Widjaya, menyampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No 11 tahun 2011, yaitu mendorong percepatan kehidupan nelayan. Pola kehidupan nelayan Indonesia perlu ditingkatakan. Dengan adanya Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) ini, yang perlu dilakukan nelayan antara lain :
-      Melihat tempat tinggal yang ditempati, sudah bersertifikat atau belum
-      Pendidikan putra/i nelayan
-      Kebersihan dan kesehatan lingkungan
-      dan yang tidak kalah penting membentuk kelompok yang terorganisir dengan baik.

Sesuai dengan program Presiden terpilih Joko Widodo, akan membentuk 1000 kampung nelayan, sehinga kemungkinan besar Program PKN akan tetap berlanjut. Selain membentuk 1000 kampung nelayan, direncanakan juga akan membentuk 100 sentra produksi maritim/perikanan, dengan tujuan untuk menambah pendapatan dari hasil perikanan sehingga kesejahteraan nelayan/pembudidaya dapat meningkat.